Network
Hal itu dibuktikan dengan usulan dua wilayah menjadi Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB), yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Indramayu Barat.
Usulan CDPOB tersebut tercantum dalam surat bernomor 373/OD.04.02/PEM.OTDA tanggal 22 Januari 2021 yang dilayangkan ke DPRD Provinsi Jabar untuk dilakukan pembahasan.
Sayangnya, Junaedi masih melihat tak ada lampu hijau dari pemerintah pusat.
Wakil Presiden Prof Dr KH Ma'ruf Amin menegaskan hingga saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran DOB, terkecuali untuk wilayah Papua.
Ma'ruf mengatakan, sikap pemerintah belum berubah meski saat ini banyak usulan pemekaran daerah ke Pemerintah.
"Dasar pertimbangan kamampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain-lainnya sudah terpenuhi. Tentunya sudah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43. Namun, belum ada dukungan finansial," terangnya.
Dengan berbagai dinamika, Junaedi pesimistis bahwa dalam satu atau dua tahun ke depan, wacana pemekaran Indramayu Barat terwujud.
Ia berharap, seluruh kalangan mulai dari yang memiliki kewenangan di ranah birokrasi, tokoh, akademisi, praktisi, hingga masyarakat Indramayu Barat, dapat melakukan upaya legislatif untuk mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar merekomendasi pembentukan Kabupaten Indramayu Barat.
Selain itu, diharapkan pula upaya dukungan finansial dari bupati yang menjabat saat ini maupun yang akan datang melalui APBD.
"Pemekaran Indramayu Barat perlu didukung semaksimal mungkin oleh Pemda Indramayu yang sekarang. Didukung dan didorong oleh seluruh komponen masyarakat Indramayu, khususnya masyarakat Indramayu Barat," kata dia
