Network
KABARINDRAMAYU -Giat Pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan transformasi di berbagai sektor, termasuk dalam penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dimotori oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank BJB Kabupaten Indramayu.
Tak hanya sebagi digitalisasi layanan, namun penerapan ETPD tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 yang digelar pada Selasa (3/10/2023) lalu, Kabupaten Indramayu berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik III Wilayah Jawa-Bali.
Baca Juga: Bupati Nina: Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Komitmen Bersama
Penghargaan ini dimotori Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diserahkan Perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Deputi I) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan diterima Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Woni Dwinanto.
Kepala BKD Indramayu Woni Dwinanto menjelaskan, beberapa capaian yang dilakukan oleh TP2DD Kabupaten Indramayu hingga dapat meraih penghargaan tersebut diantaranya adalah penerapan digitalisasi khususnya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada pajak daerah yang sudah 100% digital dan bisa menggunakan QRIS serta Virtual Account sebagai metode pembayaran, sementara pada retribusi, dari 18 jenis retribusi hanya 1 yang belum menerapkan digitalisasi yakni Retribusi Pelayanan Pemakaman.
Terdapat 4 Retribusi yang telah menggunakan pembayaran QRIS yakni Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR, Retribusi Penyedotan Kakus dengan Aplikasi Go PALD yang menjadi program unggulan Kabupaten Indramayu pada Championship TP2DD, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah.
