Network
Penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat.
Oleh karena itu, Anas juga berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin
untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Bahkan dirinya menugaskan Deputi dan Asisten Deputi Pelayanan Publik untuk melakukan surve dan mengecek langsung kondisi di lapangan guna melihat apakah indikator-indikator pelayanan publik berjalan atau tidak.
Karena dikatakan Anas, saat dirinya melakukan pengecekan di lapangan terdapat beberapa MPP yang diresmikan secara daring belum menjalankan ketentuan-ketentuan seperti yang menjadi syarat beroperasinya MPP.
Dengan demikian, ditegaskan Anas bila kejadian serupa ditemui kembali dirinya akan melalukan grounded atau menurunkan statusnya tidak lagi masuk sebagai kategori MPP melainkan cukup menjadi pelayanan satu pintu saja.
Walaupun begitu, dengan diresmikannya 15 MPP pada kesempatan ini Menteri PAN-RB berharap seluruh kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas serta indikator-indikator pelayanan publik sehingga kehadiran MPP tersebut dapat memberikan dampak terhadap birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik makin meningkat.
“Peresmian MPP merupakan suatu tanda bahwa MPP telah layak beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga komitmen dalam memberikan pelayanan pun harus konsisten dilakukan,” pungkasnya.***
