Network
KABARINDRAMAYU -Menyongsong kontestasi politik pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi elemen penting dalam proses tahapan pemilu.
KPPS, sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu, memiliki tugas mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dengan hak pilihnya, dan memberikan akses serta layanan kepada pemilih disabilitas.
Namun dalam perekrutan ckpps di Desa Jumbleng kecamatan Losarang kabupaten Indramayu sendiri menyalahi aturan karena membolehkan pasangan suami istri menjadi anggota petugas KPPS Pemilu 2024
Pasalnya Menurut peraturan yang berlaku, setiap calon anggota KPU, Bawaslu, dan KPPS tidak diperkenankan memiliki ikatan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu.
Hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 8 Tahun 2022 dan dalam juknis KPU 534 tahun 2022 tidak dibenarkan sesama penyelenggara pemilu terikat pernikahan atau pasangan suami istri.
Berdasarkan data yang diterima kabarIndramayu adapun terduga tersebut, yakni masing-masing berinisial HS dan pasangan wanitanya, FU. SO pasangannya AT, DC pasangannya NY , NI pasangan WI.
Danang Chrestianto selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Jumbleng mengatakan , dalam hal ini sudah konfirmasi langsung ke KPU yaitu Munawaroh ketika saat Kunjungan ke Desa Jumbleng ,Munawaroh sendiri tentunya mempersilakan untuk pasangan suami istri menjadi petugas KPPS dangan catatan Kalau tidak ada yang mau, itu sah -sah saja . ujar Danang pada Minggu 14 Januari 2024
Namun Demikian Danang menjelaskan bakan untuk yang tidak sekolah pun dan ijasahnya yang tidak SMA, pun kalau Koutanya pendaftaran tidak ada, dan asal bisa baca tulis silakan.
Sementara pihaknya mengaku Yang penting kita berkordinasi dengan PKD, dan ketika kami mengambil keputusan kalau PKD oke ya mendingan, karena Pangawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan temen kerja kita dan yang mengawasi kita ." Kata Danang
