Network
KABARINDRAMAYU- Sikap tegas ditunjukan Bupati Indramayu Nina Agustina terhadap berbagai proyek eksplorasi Pertamina yang ada di Kabupaten Indramayu.
Proyek eksplorasi yang menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus mendapatkan lahan pengganti agar dapat mempertahankan Kabupaten Indramayu sebagai daerah lumbung pangan nasional.
Gayung pun bersambut Pertamina siap mengganti lahan yang terkena eksplorasi untuk tetap dijadikan sebagai lahan produksi padi. Kesanggupan Pertamina tersebut terungkap ketika berlangsung Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dihadiri langsung Bupati Indramayu Nina Agustina bersama jajaran Pertamina, Jum'at 14 Juni 2024.
Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Chalid Said Salim menjelaskan, keseluruhan lokasi eksplorasi/pengeboran di Kabupaten Indramayu terdapat di 7 lokasi dengan total penggunaan lahan pertanian mencapai 26,9 hektare.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang LP2B, maka lahan pengganti harus diganti 3 kali luasan lahan yang teralih fungsi. Dari luasan lahan 26,9 hektare yang terkena eksplorasi maka dibutuhkan lahan pengganti seluas 80,70 hektare.
Namun demikian, dari kewajiban lahan pengganti seluas 80,70 hektare. Pertamina siap merealisasikan lahan pengganti seluas 114,85 hektare yang berada di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung.
"Lahan pengganti tersebut merupakan lahan sawah tadah hujan dan hanya satu kali produksi. Kami tingkatkan menjadi sawah irigasi teknis dengan pengembangan sistem irigasi dan jalan usaha tani yang juga kami tingkatkan," kata Chalid.
Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, Pemkab Indramayu berkomitmen untuk tetap mempertahankan amanah dari pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional. Saat ini luasan lahan sawah yang dilindungi seluas 112.965,84 hektare, sedangkan luasan LP2B mencapai 84.684 hektare.
Selain penggantian lahan LP2B, pengembangan saluran irigasi dan jalan usaha tani. Bupati Nina Agustina meminta kepada Pertamina untuk juga memperbaiki jalan rusak yang disebabkan mobilitas kendaraan berat Pertamina.
