SKPD Harus Miliki Kebijakan Pengarusutamaan Gender

- 16 Mei 2024, 18:15 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Rabu 15 Mei 2024.
Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Rabu 15 Mei 2024. /

 


KABARINDRAMAYU - Pengarusutamaan Gender (PUG) terus disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Indramayu terutama di lingkungan perangkat daerah.

Terlebih mengingat betapa pentingnya PUG sehingga perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan daerah.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk P3A) Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Rabu 15 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Disduk P3A, melalui Sekretaris Disduk P3A, Rosidah menyampaikan, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

“Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender,” ujarnya.

Rosidah menjelaskan , selaras dengan pelaksanaan PUG terdapat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG menjadi perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

“Sekaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi optimal dalam melaksanakan PPRG tersebut terutama di daerah,” jelasnya.

Lanjut Rosidah, perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Halaman:

Editor: Hasto Kristanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah